SUDAH MEMEGANG IJIN MENDAGRI, GUBERNUR PROV SUL-TENG TETAP AKAN MELAKSANAKAN PELANTIKAN

0
4485
sumber :fotoistimewa

RADARNASIONAL.NET,PALU-Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Drs.Longki Djanggola.M.si memberikan tanggapan terkait dengan beberapa statment dari Rusdi Mastura yang viral di pemberitaan. (10/03/2021) 

“Adapun ,rencana pengukuhan pejabat sudah berdasarkan nomenclatur baru dan akan dilaksanakan sebentar siang .rabu(10/03/2021) .ungkapnya via whatsaap kepada media RadarNasional

“Saya jelaskan, bahwa pengukuhan pelantikan ini sudah memperoleh izin mendagri. jadi tidak ada yang dilanggar , ini yang bung cudi mungkin tidak tahu” .tegasnya

“ beliau berpikir saya melanggar edaran mendagri . nomor persetujuan mendagri ada dikantor” . ungkap longki

Untuk itu pelantikan ini semata-mata agar roda pemerintahan tetap jalan dan eksis walaupun ada perubahan nama nomenclatur jabatan di lingkungan pemda provinsi Sulawesi Tengah . “Selain itu,yang paling utama lagi bahwa pengesahan APBD 2021 untuk kegiatan-kegiatan di beberapa OPD sdh menggunakan nomenclatur jabatan yang baru “. katanya

Lanjut dari pada itu, contohx dulu karo otonomi daerah dan karo pemerintahan terpisah . sekarang digabung menjdi 1 biro yaitu biro adm pemerintahan , pejabat pejabat tentu berkurang , tapi sebaliknya biro ekonomi dan pembangunan sekarang menjadi 2 biro yaitu biro ekonomi dan biro pembangunan .atas dasar itulah semua maka sangat perlu dikukuhkan. Untuk itu,makanya dengan persetujuan oleh mendagri diperintahkan untuk segera dikukuhkan . jelas Longki Djanggola .

Sebelumnya Gubernur Sulawesi Tengah terpilih, Rusdy Mastura angkat bicara terkait dengan adanya pelantikan di lingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam di enam bulan terakhir, masa berakhirnya jabatan Gubernur sekarang Selasa – (09/03/2021).

Dikutip dari media Trilogi “Nanti saya akan batalkan semua pelantikan yang melanggar surat edaran Mendagri. Saya akan laporkan semua perbuatan mal administrasi yang melanggar ketentuan yang berlaku,” ujar Rusdy Mastura.

Menurut Rusdy Mastura, Surat Edaran Mendagri tahun 2020 Pasal 71 Ayat 2 berbunyi larangan tegas, bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali meninggal dunia atau mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Editor:AD

The playlist identified with the request's playlistId parameter cannot be found.

LEAVE A REPLY