RadarNasional-Kepala Desa Lele, Juanaedin meminta sebelum melangkah ke persoalan penyelesaian permasalahan lahan di kontrak karya, agar Pemda Morowali memperjelas dahulu komitmen PT. Vale Indonesia dalam membangun smelter diwilayah konsesinya.
Hal itu ditegaskan Kades Lele pekan lalu, Kamis, 19 Mei 2022, saat dirinya selalu Pemerintah Desa lingkar tambang PT. Vale Indonesia diundang oleh Pemerintah Kabupaten Morowali untuk menghadiri rapat tindaklanjut penyelesaian permasalahan lahan kontrak karya PT. Vale Indonesia.
“Melihat isi surat adalah menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya tanggal 11 Mei. Pertemuannya kapan terjadinya? . Kalau pertemuannya antara Pemda dan pihak perusahaan, jangan libatkan kami pemerintah Desa,” ungkap Kades Lele.
Ia pun menumpahkan, kekesalannya karena PT. Vale Indonesia tak kunjung membangun smelter di wilayah konsesinya yang dinilai cenderung melakukan penelantaran lahan dan merugikan wilayah desa binaannya. Justru teranyar, adalah mau mengejar lahan kebun rakyat yang 10 ha untuk lokasi tes mining.
“Saya bilang PT. Vale Indonesia, sudah sangat sangat merugikan kami. PT. Vale Indonesia jangan bermain dibelakang pemerintah, sehingga pemerintah dibenturkan dengan masyarakatnya sendiri,” beber Kades Lele.
Junaedin menuturkan, harapan masyarakat di wilayah konsesi PT. Vale Indonesia sejak dahulu adalah keseriusan PT. Vale Indonesia. Sangat disayangkan smelter tak kunjung dibangun, meski sudah melakukan peletakan batu pertama ditahun 2011 dan seminar amdal tahun 2018 serta persentasi rencana pembang smelter 2019.
“Pembangunan smelter di wilayah desa binaan PT. Vale Indonesia sudah dinanti sejak berpuluh tahun lalu, kemudian tidak terjadi. Justru sekarang ingin langsung tes mining dilahan kebun masyarakat yang 10 Ha. Jangan dulu bicara soal pembebasan lahan dan harga tanam tumbuh, tapi komitmen PT. Vale Indonesia yang harus kita tagih,” ujarnya.
Kalau PT. Vale Indonesia yang menguasai lahan kontrak karya seluas 22 ribuan hektare tidak berkomitmen membangun smelter di wilayah Bahodopi-Bungku Timur, maka solusinya PT. Vale Indonesia harus membebaskan lahan yang dikuasai masyarakat.
“Masyarakat sudah tidak ingin mendengar alasan soal jalur sesar, buktinya wanxiang sudah membangun smelter disana dan PT. IMIP sudah beroperasi sampai sekarang. Selain itu, konsultasi publik soal rencana pembangunan smelter dilakukan setelah gempa palu, yakni tahun 2019. Kok ada ada lagi alasan pembodohan,” terangnya.
