RadarNasional,Morut-Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Bambang Razak, akhirnya angkat bicara usai disorot keras oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terkait kerusakan parah Jalan Nasional ruas Tompira–Bungku, Kabupaten Morowali Utara (Morut).
Lansiran dari Media Postakyat.Id Dalam keterangannya pada Kamis siang (23/10/2025), Bambang Razak justru berkelit, menyebut bahwa kerusakan di ruas tersebut disebabkan oleh aktivitas kendaraan tambang berat milik sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi.
“Kerusakan pada segmen ruas Tompira–Keuno merupakan dampak dari aktivitas pelintasan tambang PT SEI dan beberapa perusahaan lainnya,” ujar Bambang melalui pesan WhatsApp kepada wartawan.
Ia menambahkan, BPJN Sulteng telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti persoalan itu bersama pihak perusahaan tambang.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Gubernur dan menyampaikan kepada pihak perusahaan tambang agar segera melakukan penanganan,” jelasnya.
Namun, menurut laporan wartawan RadarNasional ruas jalan Tompira–Bungku sudah cukup lama mengalami kerusakan berat, bahkan sebelum tahun 2025, meski anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan nasional di wilayah tersebut telah digelontorkan hingga miliaran rupiah.
Kondisi itu menimbulkan pertanyaan besar publik tentang efektivitas penggunaan anggaran dan lemahnya pengawasan proyek jalan nasional di wilayah Morowali Utara.
Sebelumnya, Gubernur Anwar Hafid turun langsung meninjau lokasi jalan nasional Tompira–Bungku, menyaksikan sendiri jalan rusak parah dan kemacetan total yang membuat masyarakat mengeluh. Dalam sidak mendadak itu, Gubernur bahkan menegur langsung Kepala BPJN Sulteng melalui video call, meminta tindakan cepat dan tanggung jawab nyata.
“Pak Kepala Balai, lihat sendiri kondisi ini. Jalan rusak berat, macet total, masyarakat menderita. Saya minta BPJN segera bergerak cepat!” tegas Anwar Hafid di lokasi.
Masyarakat menilai, lalu lintas truk tambang berkapasitas besar tanpa pembatasan tonase menjadi penyebab utama kerusakan jalan, namun BPJN dianggap lamban dan belum memberikan solusi konkret.
Kini publik menunggu apakah BPJN Sulteng akan tetap berkelit dengan alasan aktivitas tambang, atau berani membuka transparansi penggunaan anggaran dan mempercepat perbaikan jalur vital ekonomi Sulawesi Tengahyang semakin terpuruk itu.
