RadarNasional,Kota Palu — Alih-alih menjadi solusi permanen atas ancaman banjir di tiga sungai utama Kota Palu, proyek strategis nasional bernilai Rp150 miliar ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Hasil di lapangan jauh dari harapan. Ungkapan Satker Beton yang cacat, bangunan tak rapi dipenuhi semak belukar, hingga indikasi pekerjaan asal-asalan kini jadi sorotan publik.
Proyek pengendalian banjir di Sungai Palu, Sungai Kawatuna, dan Sungai Ngia yang dikerjakan oleh PT Selaras Mandiri Sejahtera sejak Agustus 2023 dengan dana dari Japan International Cooperation Agency (JICA) itu kembali jadi perbincangan panas. Pemerintah bahkan telah memperpanjang masa kerja hingga September 2025, disertai tambahan kontrak 10 persen untuk pembangunan batu boulder pelindung pier Jembatan Palu IV.
Namun di balik penambahan anggaran besar itu, hasil di lapangan justru menunjukkan potret yang memprihatinkan. Kepala Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS Palu–Lariang, Muhammad Ismawa, saat dikonfirmasi, tanpa sengaja menegaskan:
“Belum selesai pak. Masih ada pekerjaan groundsill 2 unit dan perbaikan-perbaikan beton yang cacat.”
Pernyataan itu justru memicu spekulasi liar. Jika beton sudah cacat di tengah proses, bagaimana kualitas pekerjaan secara keseluruhan? Dugaan kuat muncul bahwa pelaksana proyek melakukan pekerjaan asal jadi, hanya mengejar progres tanpa memperhatikan mutu.
Ismawa menambahkan,
“Pemeliharaan sampai Desember 2026, Pak.”
Ungkapan itu seolah menegaskan bahwa proyek ini belum juga rampung, meski sudah menghabiskan ratusan miliar rupiah uang publik.
Kondisi di lapangan pun mengundang kritik tajam dari berbagai pihak. Publik menilai proyek ini sarat dengan “bola panas”, yang seolah hanya jadi hiasan anggaran besar tanpa manfaat nyata.
Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan PT Selaras Mandiri Sejahtera belum memberikan tanggapan resmi. RadarNasional masih berupaya mengonfirmasi klarifikasi terkait dugaan pekerjaan asal jadi tersebut.
Jika dugaan itu benar, maka proyek pengendalian banjir yang seharusnya melindungi warga dari bencana, justru berpotensi menjadi “bom waktu”.
Kini, publik menunggu langkah aparat penegak hukum — apakah akan turun tangan mengaudit dan memeriksa aliran dana proyek yang menyedot perhatian luas ini.
AD
