Radarnasional,Morowali – Gelombang kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Morowali memuncak. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Morowali (APM) dan Ikatan Pengurus Pelajar (IPP) menduduki Kantor Bupati Morowali dan memilih bertahan hingga Bupati Iksan Abdul Rauf menemui mereka secara langsung.6 Juli 2026
Dalam aksi tersebut, massa menilai pemerintahan saat ini gagal menjalankan fungsi dasar pelayanan publik. Kritik tidak lagi sebatas janji politik yang belum terealisasi, tetapi telah bergeser pada dugaan buruknya tata kelola pemerintahan, lemahnya perencanaan anggaran, hingga rendahnya keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
Koordinator aksi, Taufik Tamauka, menyebut besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai sekitar Rp848 miliar sebagai indikator lemahnya kemampuan pemerintah mengelola pembangunan.
“Anggaran sebesar itu mengendap ketika rakyat masih menunggu jalan tani, pupuk, irigasi, kesejahteraan guru, hingga bantuan ekonomi. Itu bukan keberhasilan, tetapi kegagalan dalam mengelola pemerintahan,” tegas Taufik.
Menurut APM, lambatnya realisasi anggaran berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah. Petani, nelayan, pelaku UMKM, kontraktor lokal hingga buruh disebut menjadi pihak yang paling merasakan akibat tersendatnya belanja pemerintah.
Tak hanya itu, massa juga mempertanyakan kebijakan hibah pemerintah daerah senilai puluhan miliar rupiah kepada instansi vertikal, sementara berbagai kebutuhan dasar masyarakat dinilai belum terpenuhi.
“Kami melihat pemerintah lebih sibuk mengurus proyek-proyek seremonial dibanding menyelesaikan persoalan rakyat. Yang dibangun terlihat megah, tetapi kesejahteraan masyarakat justru tertinggal,” ujar salah seorang orator.
Isu kesejahteraan guru honorer turut menjadi sorotan. Dalam orasinya, peserta aksi menyebut pembayaran gaji guru sempat mengalami keterlambatan hingga tiga bulan. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan.
“Bagaimana mungkin pemerintah berbicara tentang kualitas pendidikan kalau gurunya sendiri masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup? Jangan hanya membangun gedung, tetapi lupakan manusianya,” seru orator disambut sorakan massa.
Kritik juga diarahkan pada sektor pertanian dan perikanan. Massa menilai berbagai janji pemerintah mengenai kemudahan akses BBM, pupuk subsidi, perbaikan irigasi, hingga bantuan bagi nelayan belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Selain itu, APM menolak aktivitas sejumlah perusahaan tambang di Bungku Tengah yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat serta mendesak pemerintah menghentikan penerbitan izin baru.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan sepuluh tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali, mulai dari penolakan pemborosan anggaran, evaluasi tata kelola CSR, pembayaran hak guru dan tenaga outsourcing, penyelamatan sektor pertanian dan perikanan, pemerataan listrik dan internet di wilayah kepulauan, hingga percepatan pembangunan pendidikan yang dinilai lebih berpihak kepada masyarakat.
APM menegaskan aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi, melainkan bentuk mosi tidak percaya terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Hingga aksi berlangsung, Bupati Morowali belum menemui massa. Pemerintah Kabupaten Morowali baru diwakili Asisten I untuk menerima aspirasi demonstran.
Sampai berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Morowali maupun Bupati Iksan Abdul Rauf belum memberikan tanggapan resmi terhadap berbagai kritik dan tuntutan yang disampaikan Aliansi Peduli Morowali.
Rn
