Kapolda Sulteng Warning Keras Penyidik: Tak Ada Ruang Pungli, Rekayasa Perkara dan Penyalahgunaan Wewenang!

oleh -376 Dilihat
Screenshot

RADARNASIONAL,PALU – Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Rizal Irawan, melontarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran Reserse. Ia menegaskan, tidak boleh ada penyidik yang bermain-main dengan kewenangan, apalagi melakukan pungutan liar (pungli), merekayasa perkara hingga menyalahgunakan jabatan dalam proses penegakan hukum.

Peringatan tersebut disampaikan Rizal saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reserse Polda Sulawesi Tengah di Kota Palu, Senin (16/11/2026).

Di hadapan jajaran Reserse, Rizal menekankan bahwa penanganan perkara harus berjalan sesuai aturan hukum, bukan berdasarkan kepentingan pribadi maupun tekanan pihak tertentu.

“Pembuktian perkara harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.

Tak hanya soal integritas, Kapolda juga menyoroti kualitas kinerja penyidik. Ia meminta seluruh jajaran segera mengevaluasi tunggakan perkara serta menangani permohonan praperadilan secara profesional dan sesuai prosedur.

Peningkatan kemampuan penyidik juga menjadi perhatian, terutama dalam memahami penerapan KUHP dan KUHAP baru serta metode Scientific Crime Investigation dalam proses penyidikan.

Rizal turut menginstruksikan penguatan pemberantasan kejahatan prioritas, mulai dari jaringan narkotika, pertambangan ilegal, penyalahgunaan BBM bersubsidi, judi online, penipuan digital hingga berbagai tindak pidana konvensional yang meresahkan masyarakat.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Achmad Muhaimin, mengungkapkan Rakernis tersebut menghasilkan sejumlah arahan strategis yang wajib segera ditindaklanjuti.

Di antaranya audit tunggakan perkara dan evaluasi praperadilan dalam waktu 14 hari, pemetaan kejahatan dalam 30 hari, serta peningkatan kompetensi dan pengawasan kualitas penyidikan.

Menurutnya, Rakernis ini menjadi momentum memperkuat komitmen jajaran Reserse dalam menghadirkan penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan.

“Pelayanan hukum harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat,” pungkasnya.

Pesan Kapolda jelas: kewenangan penyidik bukan untuk diperdagangkan. Hukum harus ditegakkan, bukan dipermainkan.AD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.