Radarnasional,Palu :Proyek strategis nasional pengendalian banjir di tiga sungai utama Kota Palu—Sungai Palu, Sungai Kawatuna, dan Sungai Ngia—kini berubah menjadi sorotan panas publik. Anggaran jumbo senilai Rp150 miliar yang digelontorkan melalui proyek di bawah kendali Balai Wilayah Sungai Sulawesi III justru memunculkan tanda tanya besar di tengah kondisi lapangan yang dinilai memprihatinkan.
Proyek yang dikerjakan PT Selaras Mandiri Sejahtera sejak Agustus 2023 dengan dukungan pendanaan Japan International Cooperation Agency (JICA) itu sebelumnya dipromosikan sebagai benteng pengendali sedimen dan banjir pascabencana 2018. Namun fakta di lapangan kini berbicara lain.
Di sejumlah titik proyek, kondisi infrastruktur terlihat kurang terawat. Sedimentasi kembali menumpuk, area pekerjaan tampak semrawut, dan beberapa bagian konstruksi mulai menua sebelum waktunya. Ironisnya, proyek ini merupakan proyek strategis nasional dalam upaya pekerjaan pasca bencana di palu.
Sorotan semakin tajam ketika upaya konfirmasi wartawan selalu menemui tembok tertutup dari lingkungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu begitupula Kontraktor pelaksanaan. Sikap tertutup tersebut memicu dugaan adanya persoalan yang sengaja tidak dibuka ke publik.
Padahal sebelumnya, mantan Kepala Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS Palu–Lariang, Muhammad Ismawa, pada 14 Mei 2025 sempat membeberkan detail pekerjaan proyek tersebut.
“Di Sungai Palu dibangun tanggul sungai ratusan meter di sisi kiri dan kanan, tanggul pantai, hingga pengerukan sedimen sepanjang 800 meter. Di Sungai Kawatuna dibangun dua konsolidasi dam dan enam groundsill, sementara di Sungai Ngia dibangun tiga konsolidasi dam untuk mengurangi ancaman kerusakan infrastruktur vital”.Katanya
Kondisi ini membuat publik mendesak adanya audit menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan, penggunaan anggaran, hingga pengawasan proyek. Sebab proyek pengendalian banjir bukan sekadar urusan pembangunan fisik, melainkan menyangkut keselamatan ribuan warga Kota Palu yang hidup di kawasan rawan bencana.
Jika proyek bernilai Rp150 miliar ini benar-benar tidak dirawat dan pengawasannya lemah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara—tetapi juga kepentingan umum masyarakat di masa depan.
ad
