RadarNasional,Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan sikapnya menolak praktik Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Sulawesi Tengah. Namun, ia menekankan bahwa penolakan tersebut tidak boleh diwujudkan dalam bentuk diskriminasi terhadap individu.
Pernyataan itu disampaikan Anwar Hafid usai menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PW IKA PMII) Sulawesi Tengah di Palu. Pernyataan tersebut sekaligus merespons deklarasi penolakan LGBT yang sebelumnya digelar ratusan warga di Lapangan Vatulemo.
“Saya mendukung sekali. Praktik-praktik seperti itu tidak bisa kita biarkan di daerah ini. Tetapi yang harus kita berantas adalah perilakunya, bukan manusianya. Jangan sampai orangnya kita jauhi. Yang perlu dilakukan adalah meluruskan,” kata Anwar Hafid.
Menurut Anwar, setiap warga tetap harus diperlakukan secara manusiawi tanpa stigma ataupun perlakuan diskriminatif. Ia menilai pendekatan pembinaan dan edukasi lebih tepat dibandingkan mengucilkan seseorang.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berencana memperkuat upaya pencegahan melalui sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan mengkaji penyusunan regulasi sebagai landasan dalam melakukan pembinaan.
“Langkah pertama tentu memperbanyak sosialisasi yang harus dilakukan oleh semua pihak. Kita juga perlu memiliki regulasi sebagai dasar pembinaan,” ujarnya.
Sebelumnya, ratusan warga yang didominasi kalangan muda menggelar deklarasi penolakan terhadap LGBT di Lapangan Vatulemo, Kota Palu. Aksi tersebut berisi pembacaan pernyataan sikap dan ajakan kepada masyarakat untuk menjaga nilai-nilai yang mereka yakini.
Inisiator kegiatan, Muammar Khadafi, menyebut deklarasi itu digelar sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang menyoroti isu LGBT di Kota Palu. Dalam kegiatan tersebut, seorang peserta bernama Jumardan, yang sebelumnya dikenal dengan nama “Minten”, turut menyampaikan pengalaman pribadinya dan menyatakan telah kembali menggunakan identitas yang diberikan sejak lahir.
Pernyataan Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa sikap pemerintah daerah adalah menolak praktik LGBT, namun tetap mengedepankan pendekatan pembinaan, edukasi, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu tanpa tindakan diskriminatif.
