RADARNASIONAL, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima kunjungan Kapolda Sulteng Irjen Pol. Rizal Irawan, S.I.K., M.H., di ruang kerjanya, Senin (19/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian di Sulawesi Tengah, mulai dari peredaran narkotika, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga penertiban aktivitas pertambangan.
Dalam audiensi itu, Anwar Hafid menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan kepolisian untuk menangani berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Menurut Anwar, koordinasi yang kuat diperlukan agar setiap persoalan dapat ditangani secara terpadu, terukur, dan sesuai ketentuan hukum.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap bersinergi dengan Polda Sulteng. Persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus kita tangani bersama melalui koordinasi yang kuat, sehingga situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ujar Anwar.
Salah satu isu yang dibahas adalah pemberantasan narkotika. Pemerintah provinsi menyatakan kesiapan mendukung langkah kepolisian dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Sulawesi Tengah.
Selain itu, kelangkaan BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) turut menjadi perhatian. Dugaan praktik penguasaan distribusi BBM oleh oknum tertentu juga dinilai perlu ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Persoalan pertambangan tak luput dari pembahasan. Penataan perizinan pertambangan rakyat atau IPERA, sebagaimana disebutkan dalam bahan audiensi, serta penertiban pertambangan emas tanpa izin (PETI) menjadi bagian dari isu yang dibicarakan.
Penggunaan alat berat secara masif dalam aktivitas pertambangan juga menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Polda Sulteng diharapkan memperkuat koordinasi dalam penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menangani persoalan daerah yang membutuhkan langkah bersama.
Sinergi kedua institusi itu menjadi salah satu upaya untuk menjaga stabilitas daerah agar pembangunan di Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan aman dan tertib.
