Radarnasional-Jakarta-Raker Komisi V DPR RI dengan Kementrian PUPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mempercepat pendataan dan perbaikan infrastruktur yang rusak pasca terjadinya musibah bencana alam. Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Komisi V DPR RI Anwar hafid yang merupakan salah satu pentolan perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang duduk di senayan tersebut meminta Kementerian PUPR meningkatkan sistem monitoring evaluasi dan koordinasi untuk memaksimalkan pelaksanaan program dalam penyelesaian penyintas pasca musibah pasigala 28 September 2018.
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga mengapresiasi capaian realisasi dalam penanggulangan dan perbaikan Kementerian PUPR Pasca bencana yang dinilainya sudah cukup baik.
Namun demikian,Anwar Hafid meminta agar salah satu program hunian tetap yang berjalan harus cepat terealisasi dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih tinggal di hunian sementara secara khusus tersebar di kabupaten Donggala dan Kota Palu.
“Saya mewakili masyarakat daerah Provinsi Sulteng sangat berterima kasih atas pembangunan hunian tetap pasca bencana 28 September silam oleh kementrian PUPR namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang masih tinggal di hunian sementara tersebar di kabupaten Donggala dan kota Palu yang kondisinya sangat prihatin bagi kita Semua”.jelasnya
Lanjut dari pada itu Ketua DPD Partai Demokrat Prov Sulteng menjelaskan bahwa baru baru ini,ada 20 KK yang diusir Dr hunian sementara kota Palu karena masa kontrak dan tanah nya tidak di perpanjang oleh pemilik lahan sangat miris.
Oleh karena itu, harapan nya semoga raker antara Komisi V dengan Kementerian PUPR yang terjalin tersebut dapat mengevaluasi dan mempercepat program hunian tetap yang ada di daerah pasca bencana yang terjadi di Palu dan sekitarnya.
