Radarnasional-Advokat Rakyat Agussalim.SH selaku Koordinator Nasional Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) menghadiri Kongres Internasional Asia Pasific di Khatmandu Nepal.
Acara berlangsung sejak tanggal 28 – 30 Juli Tahun 2023 merupakan fasilitasi Dari Confederation of Lawyer Asia Pasific (COLAP) terlaksana setiap 3 tahunan di negara-negara Asia Pasific.
Acara dibuka oleh Menteri Luar Negeri Nepal sekaligus memberikan sambutan selamat datang bagi seluruh peserta.
Sebelumnya, Kegiatan berlangsung di Vietnam dimana,Advokat Rakyat Agussalim SH diterima langsung oleh Presiden Republik Sosialis Vietnam dengan berbagai delegasi negara – negara Asia Pasific.
Terkini,dalam acara yang berlangsung di Nepal turut dihadiri Negara Laos, Korea Utara, Korea Selatan, Indonesia, Philipina, Vietnam, India, Srilanka, Banglades dan Pakistan serta Malaysia.
Dalam kesempatan yang berlangsung,Advokat Rakyat Agussalim. SH selaku Koordinator Nasional Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) memberikan sambutan sekaligus orasi statement dari perkembangan hukum di Indonesia.
Menurutnya problem utama dari masalah hukum yang dihadapi di Indonesia adalah dinamika politik kekuasaan yang melahirkan stigmatisasi ekonomi dari sistem demokrasi konstitusional.
“ini semua membuktikan masalah hukum tidak menjadi panglima utama dalam demokrasi di Indonesia .Oligarki ini ,merupakan wujud Manifestasi sindikasi modal dan elit politik dalam menyingkirkan hak asasi rakyat dalam sumber penghidupan Agrarianya.Tegas Agussalim.SH.
kemudian Agussalim.SH menambahkan Investasi bulan dijadikan modal kedaulatan negara, justeru imperialisme masuk melakukan penyingkiran kehidupan ekonomi sosial-budaya rakyat di pedesaan.
“Oligarki tercipta justru di era reformasi Contoh tambang nikel di Sulawesi, dan Buruh lokal, kesemuanya merupakan eksploitasi kehidupan asasi rakyat Indonesia “kata Advokat Rakyat Agussalim SH di forum COLAP ”
Setelah selesai penyampaian pidato yang hanya diberi waktu 15 menit, Advokat Rakyat Agussalim SH langsung berbincang – bincang dengan Menteri Luar Negeri Nepal dan Mantan Hakim Agung Nepal Keduanya merupakan advokat di negaranya.