Radarnasional,Palu—Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (DPD PPKHI) Provinsi Sulawesi Tengah, Mochamad Andry Korompot, S.H., M.H., mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam rangka mewujudkan Pilkada 2024 yang damai dan aman di Sulteng.
Dalam pernyataannya, Andry menekankan bahwa tanggung jawab untuk menciptakan Pilkada yang damai bukan hanya berada di pundak TNI-Polri, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan seluruh lapisan masyarakat lainnya.
“Untuk mewujudkan Pilkada yang damai dan aman, bukan hanya tanggung jawab TNI-Polri, tapi tanggung jawab kita semua,” ujarnya melalui sebuah rilis resmi.
Andry, yang saat ini juga aktif beracara di Jakarta, secara khusus mengimbau seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPKHI se-Sulawesi Tengah beserta pengurusnya untuk turut aktif dalam mensukseskan Pilkada 2024. Ia meminta mereka untuk mengajak masyarakat di lingkungan masing-masing agar turut menjaga situasi yang damai, aman, dan kondusif selama proses Pilkada berlangsung.
“Mari kita jaga persatuan dan kesatuan antar pendukung masing-masing Pasangan Calon (Paslon), baik Calon Gubernur, Calon Walikota, maupun Calon Bupati, untuk menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan serta saling menghormati. Jangan terpancing oleh isu-isu liar seperti hoaks dan ujaran kebencian yang mengarah pada isu-isu SARA, karena hal itu tentunya akan berdampak hukum bagi kita semua,” tegas Andry.
Menurutnya, Pilkada 2024 merupakan momen penting dalam demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin daerah.
“Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkada harus berjalan dengan damai, jujur, dan adil agar tujuan demokrasi dapat tercapai,” tambahnya.
Andry juga menyoroti pentingnya peran semua pihak dalam menjaga kedamaian selama Pilkada. Kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara Pilkada, partai politik, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan suasana Pilkada yang kondusif dan tertib.
Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban selama Pilkada, sementara penyelenggara Pilkada harus menjalankan tugas mereka dengan integritas untuk memastikan proses yang jujur dan adil.
Namun, Andry menekankan bahwa peran sentral dalam menciptakan Pilkada damai diemban oleh masyarakat itu sendiri.
“Setiap warga negara harus menggunakan hak pilihnya secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi yang dapat memecah belah bangsa,” tandasnya.
Kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam Pilkada, menurut Andry, adalah fondasi utama untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar representatif. ***
