Radarnasional, Palu – Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) 2024-2029 nomor urut 2, Dr. Anwar Hafid, M.Si – dr. Reny A. Lamadjido, M.Kes, menyatakan bahwa mereka tidak mempermasalahkan lokasi debat, selama visi dan misi pasangan calon dapat disiarkan melalui televisi dan ditonton oleh masyarakat luas.
“Inti dari debat bukanlah di mana tempatnya, tetapi bagaimana visi dan misi paslon disiarkan melalui televisi dan diterima oleh pemirsa.
Apalagi yang hadir terbatas. Beda halnya jika debat dilakukan di ruang terbuka dengan ribuan masyarakat, itu harusnya di Palu,” ujar Anwar Hafid dalam wawancara via WhatsApp, Senin sore (14/10/2024).
Menurut Anwar, yang pernah menjabat sebagai Bupati Morowali selama dua periode, debat yang diselenggarakan oleh stasiun televisi manapun pada dasarnya sama, karena tidak melibatkan interaksi langsung antara calon dan publik, melainkan hanya antara paslon dan panelis.
Mengenai biaya yang dikeluarkan tim Paslon untuk perjalanan dari Palu ke Jakarta, Anwar mengakui bahwa biayanya memang besar, terutama untuk tiket pesawat, akomodasi, dan konsumsi
Namun, biaya penyelenggaraan di studio televisi lebih murah dibandingkan jika harus membawa peralatan ke Palu.
“Kalau menurut saya, lebih murah jika debat digelar di Jakarta, karena peralatan TV sudah tersedia di sana. Yang penting adalah penyebaran informasi visi dan misi bisa dilakukan dari mana saja,” jelas politisi Demokrat tersebut.
Di sisi lain, Cagub nomor urut 1, Ahmad Ali, melayangkan protes terhadap pelaksanaan debat di Jakarta. Menurutnya, debat ini adalah untuk masyarakat Sulteng, sehingga seharusnya digelar di wilayah tersebut agar masyarakat dapat ikut serta langsung.
“Debat ini bukan untuk menyenangkan stasiun TV. Seharusnya televisi yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya,” kata Ahmad Ali, Senin (14/10/2024).
Ketua Bawaslu Sulteng, Nasrun, SH, juga mengkritik keputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa debat publik idealnya diselenggarakan di wilayah provinsi masing-masing untuk memudahkan akses masyarakat lokal.
Protes serupa juga disampaikan oleh Ketua LS-ADI, Riwin Najamuddin, yang menilai bahwa debat di Jakarta mengurangi esensi dari sosialisasi visi dan misi kandidat kepada masyarakat lokal Sulteng. ***
