RADARNASIONAL,PALU-Kerusakan infrastruktur jalan di wilayah pertambangan dan jalur distribusi angkutan tambang terus menjadi perhatian utama masyarakat.
Sejumlah pelaku pertambangan tampak mengabaikan dampak yang ditimbulkan, sementara masyarakat sekitar menjadi pihak yang paling dirugikan.
Kerusakan jalan akses tambang di kawasan Provinsi Sulawesi Tengah terjadi di berbagai lokasi dan dapat semakin parah jika tidak direncanakan serta dibangun dengan baik.
Dikenal dengan salah satu Provinsi dengan aktivitas pertambangan yang cukup tinggi, terutama di Kabupaten Morowali Utara dan Morowali, yang terkenal dengan pertambangan nikel menjadikan wilayah ini sangat krusial apa lagi setiap tahun Kementrian PU mengelontorkan anggaran yang cukup sangat fantastik.
Melihat langsung Kerusakan yang terjadi meliputi perkerasan jalan yang rusak parah, terutama di beberapa titik persimpangan. Selain itu, debu akibat aktivitas kendaraan tambang yang melintas menjadi masalah serius bagi kenyamanan dan kesehatan warga sekitar. Material yang terbawa air hujan juga sering kali berserakan di bahu jalan, menutupi drainase, dan menyebabkan air meluap ke jalan, yang berpotensi membahayakan pengendara.
Di kota Palu Kondisi ini area pertambangan memperburuk infrastruktur jalan, terutama di ruas jalan nasional Malonda – Watusampu – Ampera, yang merupakan bagian dari koridor lintas barat Sulawesi. Ruas ini juga menjadi jalur utama penghubung antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat serta berperan penting dalam transportasi logistik daerah.
Aturannya, Setiap perusahaan tambang diwajibkan untuk memelihara jalan nasional dengan memenuhi persyaratan keselamatan pengguna jalan, seperti pemasangan rambu pengaman, penyediaan petugas flagman yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), serta melakukan pembersihan material dan penyiraman jalan guna mengurangi debu.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, turut menyoroti kerusakan jalan nasional di beberapa wilayah, termasuk di Watusampu, akibat kendaraan berat dari industri tambang. Ia menegaskan bahwa perusahaan tambang harus turut berkontribusi dalam peningkatan kapasitas jalan nasional.
“Kalau mereka memakai jalan nasional, harus ada kontribusi dalam peningkatan kapasitas jalan. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” tegasnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan pembangunan flyover khusus untuk kendaraan tambang agar tidak merusak jalan utama yang digunakan oleh masyarakat.
“Kita tawarkan solusi, misalnya satu flyover besar yang bisa digunakan bersama oleh perusahaan tambang. Ini lebih baik daripada jalan nasional terus-menerus rusak,” ujarnya.
Untuk mengawal perbaikan infrastruktur, Anwar Hafid berencana mengadakan rapat koordinasi berkala setiap tiga hingga enam bulan sekali guna memantau progres pembangunan jalan di Sulawesi Tengah. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengawal anggaran pembangunan hingga tingkat pusat.
“Saya akan dorong langsung ke Menteri PUPR dan Menko, agar Sulawesi Tengah mendapatkan porsi anggaran yang layak untuk pembangunan,” pungkasnya.
Kerap menjadi sasaran akibat jalan nasional yang dirusaki oleh aktivitas pertambangan,BPJN Sulawesi Tengah melalui Kepala Balai Dadi Muradi menyatakan dukungannya terhadap rencana gubernur. Sesuai dengan UU No. 38 Tahun 2004 yang telah diperbarui menjadi UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan, terdapat aturan mengenai jalur khusus untuk pengguna jalan di luar kepentingan umum.
Ia menegaskan bahwa beberapa perusahaan tambang di Morowali telah mulai melaksanakan kewajibannya, tetapi masih banyak yang belum memenuhi izin dispensasi sebagaimana diatur dalam Permen PU No. 20 Tahun 2010 tentang pemanfaatan bagian-bagian jalan.
“Khusus di Watusampu, BPJN Sulawesi Tengah telah menandatangani MoU dengan Wali Kota dan pihak pertambangan untuk melakukan perbaikan dan penguatan jalan nasional menggunakan rigid beton. Perbaikan ini diharapkan dapat dimulai segera setelah perayaan Idulfitri 1446 H” Ujarnya
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan infrastruktur jalan di Sulawesi Tengah dapat lebih terjaga dan masyarakat tidak lagi menjadi korban utama akibat aktivitas pertambangan yang tidak bertanggung jawab.
Reporter : Andrew Wattimena
