RADARNASIONAL,DONGGALA – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) bersama Aliansi Rakyat Guru Bersatu (ARGB) Kabupaten Donggala menduduki Kantor Bupati Donggala, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Senin (6/10/2025).
Pantauan di lapangan, meski diguyur hujan ringan, massa aksi yang terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis tetap berdiri tegak menyuarakan tuntutan. Spanduk dengan berbagai aspirasi dibentangkan tepat di depan Kantor Bupati.
Dalam orasi, massa menuntut pembayaran sisa Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14 sebesar 50 persen tahun 2025, pencairan gaji ke-13, serta kepastian pembayaran gaji penuh hingga akhir kontrak. Selain itu, mereka juga mendesak kejelasan jenjang karir hingga pensiun serta penyetaraan hak antara ASN PPPK dengan ASN PNS.
Advokat Rakyat Agus Salim yang mendampingi aksi menegaskan bahwa persoalan ini sudah masuk ranah serius karena menyangkut keberlangsungan hidup ribuan tenaga PPPK. “Kami hadir untuk memastikan hak-hak mereka tidak diinjak. Pemerintah tidak boleh lagi berlindung di balik alasan administrasi atau keuangan. Apa yang dituntut para tenaga PPPK adalah hak normatif yang dijamin undang-undang,” ujarnya.
Agus Salim menambahkan, tuntutan ini berlandaskan pada Perpres Nomor 14 Tahun 2024, Perpres Nomor 11 Tahun 2025, serta UU Nomor 20 Tahun 2023. “Ini tidak bisa dibiarkan, kedudukan klien kami jelas menuntut hak berupa THR, gaji penuh, dan kejelasan masa depan karir. Jika pemerintah tetap abai, kami tidak segan membawa masalah ini ke ranah hukum,” tegasnya.
Salah seorang guru peserta aksi ARGB bahkan berteriak lantang di depan pimpinan daerah: “Berikan hak-hak kami, gaji kami, dan kepastian karir kami sampai pensiun!”
Aksi ini bukan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya, PPPK Kabupaten Donggala juga telah melancarkan protes serupa dengan tuntutan yang sama.
Tak lama setelah orasi berlangsung, Bupati Donggala Vera Elena Laruni bersama Wakil Bupati Taufik M. Burhan, Sekretaris Daerah Rustam Efendi, serta sejumlah pejabat terkait akhirnya menemui massa aksi untuk berdialog.
