Radarnasional,PALU — Advokat Rakyat Agussalim bersama dua kelompok mahasiswa, yakni Aliansi Rakyat Nuhon Melawan dan Forum Mahasiswa Peduli Sulawesi Tengah (FMPST), serta FPR, FMN, SPHP, LBH Sulteng, dan SHI Sulteng menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (24/11/2025). Sekitar 20 peserta aksi menuntut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengambil sikap tegas menolak rencana aktivitas pertambangan di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali.
Aksi ini dilandasi laporan masyarakat ke LBH Sulteng serta kajian mahasiswa yang mengungkap empat alasan kuat penolakan, mulai dari potensi rusaknya hutan mangrove di Desa Torete, kerusakan sumber air dan tanah, terancamnya lahan pertanian, hingga dugaan perampasan hak keperdataan Masyarakat Adat atas wilayah kelola sumber daya alam. Peserta aksi juga menyoroti lemahnya tata kelola pemerintah yang memungkinkan perusahaan beroperasi tanpa identitas lengkap, memicu konflik sosial akibat narasi investasi yang memecah masyarakat.
Dalam orasinya, Advokat Rakyat Agussalim SH menegaskan negara tidak boleh berpangku tangan.
“Negara harus hadir ketika rakyat membutuhkan kepastian hukum. Pemerintah pusat maupun provinsi wajib turun langsung melihat fakta di lapangan dan menindak tegas setiap potensi pelanggaran,” tegas Agussalim.
Ia juga menambahkan bahwa persoalan ini tidak hanya soal izin tambang, tetapi menyangkut masa depan ruang hidup masyarakat.
“Ini soal keselamatan lingkungan dan hak rakyat yang terancam. Jangan biarkan masyarakat dikorbankan atas nama investasi,” ujarnya.
Agussalim SH selanjutnya mendesak agar Pemerintah Provinsi Sulteng keluar menemui massa aksi. Tuntutan itu akhirnya dipenuhi. Perwakilan pemerintah, yakni Asisten I, Kadis ESDM Fahrudin Yambas, Kabid ESDM Sultan, serta Kadis Lingkungan Hidup Yopie M.I. Patiro, S.H., M.H., hadir berdialog dan mendengarkan langsung tuntutan demonstran.
