RadarNasional,Palu – Polemik hilangnya anggaran Pramuka Kwartir Daerah (Kwarda) Sulawesi Tengah sebesar Rp1,5 miliar dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2026 akhirnya mendapat tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Melalui Sekretaris Daerah (Sekprov) Sulteng, Dr. Novalina, MM, yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pemerintah menegaskan bahwa anggaran tersebut bukan dihilangkan, melainkan masih dalam proses komunikasi dan penyesuaian.
Sebelumnya, pengurus Kwarda Pramuka Sulteng mengaku kecewa atas tidak tercantumnya anggaran tersebut, yang dikhawatirkan berdampak pada rencana keberangkatan sekitar 600 peserta ke Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta Timur. Bahkan, pihak Kwarda melalui Wakil Ketua Bidang Hukum, Organisasi, Pengembangan dan Perencanaan, Abdurrachman M. Kasim, sempat menyatakan akan melayangkan somasi kepada Gubernur Sulteng.
Menanggapi hal itu, Novalina menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi fiskal yang saat ini berlaku secara nasional.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami efisiensi anggaran sekitar Rp1,2 triliun atau kurang lebih 25 persen dari total APBD Tahun 2026. Ini mengharuskan kami melakukan penataan ulang anggaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 terkait Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Meski demikian, Novalina menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung Gerakan Pramuka. Ia bahkan menyebut Gubernur Sulteng, H. Anwar Hafid, memiliki perhatian besar terhadap pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan.
“Tidak ada niat untuk mengabaikan Pramuka. Komitmen pemerintah tetap ada, baik secara moril maupun materil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pemprov Sulteng disebut telah melakukan komunikasi intensif dengan Ketua Kwarda Pramuka Sulteng, Dr. Hj. Vera Rompas Mastura, M.Si, guna mencari solusi terbaik agar kegiatan strategis tetap berjalan.
“Kami mengedepankan komunikasi yang bersahabat dan penuh kekeluargaan, agar kegiatan Pramuka tetap bisa terlaksana meski dalam kondisi fiskal terbatas,” ujarnya.
Terkait rencana somasi, pemerintah menyatakan menghormati setiap aspirasi, namun berharap penyelesaian dapat ditempuh melalui dialog dan musyawarah.
“Kami mengajak semua pihak menjaga suasana yang sejuk. Fokus utama kita adalah pembangunan daerah dan pembinaan generasi muda,” tambahnya.
Pemprov Sulteng pun berharap penyesuaian anggaran ini dapat dipahami sebagai langkah menjaga stabilitas keuangan daerah, sembari tetap membuka peluang agar Pramuka Sulteng bisa ambil bagian dalam Jambore Nasional 2026.
