MOROWALI – Keluhan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Morowali kembali menjadi perhatian serius. Rumah sakit milik pemerintah daerah itu dinilai masih menyisakan berbagai persoalan pelayanan yang berulang kali dikeluhkan warga, mulai dari lambannya penanganan hingga kualitas layanan yang dianggap belum memenuhi harapan masyarakat.
Menyikapi banyaknya aduan yang masuk, Komisi I DPRD Kabupaten Morowali memanggil Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD Morowali dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan sekaligus mengevaluasi kinerja pelayanan rumah sakit tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Morowali, Yopi Sabara, ST, menegaskan bahwa berbagai keluhan yang terus bermunculan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi secara maksimal oleh pemerintah daerah.
“Banyak laporan dan keluhan masyarakat yang kami terima terkait pelayanan RSUD Morowali. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Rumah sakit harus segera melakukan pembenahan agar kepercayaan masyarakat tidak semakin menurun,” tegas Yopi dalam RDP, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, kritik yang terus mengarah kepada RSUD Morowali harus menjadi alarm bagi seluruh pihak terkait. Sebab, rumah sakit merupakan garda terdepan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan keselamatan dan kebutuhan masyarakat.
Dalam forum tersebut, DPRD secara tegas meminta manajemen RSUD Morowali melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan, sumber daya manusia, hingga pola penanganan pasien yang selama ini menjadi sumber keluhan masyarakat.
Komisi I DPRD juga mengingatkan bahwa seluruh operasional rumah sakit didukung oleh anggaran yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, ramah, profesional, dan berkualitas.
“Anggaran yang digunakan rumah sakit berasal dari rakyat. Maka manfaatnya harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang baik. Jangan sampai masyarakat terus mengeluh karena pelayanan yang belum maksimal,” ujar Yopi.
RDP tersebut menjadi sinyal kuat bahwa persoalan pelayanan RSUD Morowali kini mendapat perhatian khusus dari DPRD. Legislatif berharap evaluasi yang dilakukan tidak hanya berhenti pada rapat semata, melainkan diwujudkan dalam langkah konkret untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan.
Masyarakat pun berharap keluhan yang selama ini berulang tidak lagi menjadi cerita yang sama dari tahun ke tahun. Sebab, pelayanan kesehatan yang baik bukan sekadar tuntutan, melainkan hak setiap warga yang harus dipenuhi oleh negara melalui fasilitas kesehatan yang dimilikinya.
