RADARNASIONAL,MOROWALI – Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas menyampaikan pendapat akhir terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sekaligus Nota Keuangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Morowali, Selasa (14/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Iriane menegaskan persetujuan enam Ranperda menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Morowali bersama DPRD dalam memperkuat regulasi yang mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.
Enam Ranperda yang dibahas meliputi Kawasan Tanpa Rokok, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Pengelolaan Data Pertanahan Daerah, Pemberian ASI Eksklusif, Pengelolaan Perparkiran, serta Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Morowali juga menyampaikan pendapat akhir atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pada kesempatan yang sama, Iriane memaparkan Nota Keuangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 yang mengusung tema “Penguatan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif serta Kualitas Layanan Publik.” Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,419 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,412 triliun.
Menutup penyampaiannya, Wakil Bupati mengajak DPRD dan seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi agar pembahasan KUA-PPAS 2027 menghasilkan kebijakan yang efektif dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Morowali.
