RADARNASIONAL,PALU – Polemik pencabutan status Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) memanas. Ketua KORMI Sulawesi Tengah, Syaifullah Djafar, akhirnya buka suara dan membantah anggapan bahwa pihaknya pernah mengajukan pengunduran diri sebagai penyelenggara kepada KORMI Nasional.
Dalam konferensi pers di Palu, Sabtu (1/8), Syaifullah menegaskan, tidak satu pun surat yang dikirim KORMI Sulteng kepada KORMI Nasional berisi permintaan untuk melepaskan status tuan rumah FORNAS.
“Kami tidak ingin terjebak mencari siapa yang salah. Yang ingin kami jelaskan adalah seluruh proses yang telah dilakukan sejak Sulawesi Tengah mengajukan diri sebagai tuan rumah hingga keluarnya keputusan KORMI Nasional,” kata Syaifullah.
Ia menjelaskan, sejak Sulteng resmi ditetapkan sebagai tuan rumah pada Juli 2025, KORMI langsung melakukan berbagai tahapan persiapan, mulai dari verifikasi venue, penyusunan agenda Road to FORNAS, sayembara logo dan maskot, hingga koordinasi intensif bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Menurutnya, seluruh venue yang disiapkan bahkan telah dinyatakan layak setelah diverifikasi oleh tim KORMI Nasional pada September 2025.
Namun persoalan mulai muncul ketika memasuki tahun anggaran 2026. KORMI Sulteng hanya memperoleh alokasi dana Rp600 juta yang harus membiayai sejumlah program, termasuk Road to FORNAS, FORPROV, operasional organisasi, dan pembinaan induk organisasi olahraga masyarakat (Inorga).
Kondisi tersebut mendorong KORMI Sulteng mengajukan tambahan anggaran. Bersama Dinas Pemuda dan Olahraga, mereka kemudian mengusulkan kebutuhan dana sekitar Rp40 miliar kepada Pemerintah Provinsi untuk mendukung operasional penyelenggaraan FORNAS, mulai dari pembukaan, penutupan, transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga relawan.
Syaifullah mengatakan usulan itu juga disertai kajian yang memperkirakan FORNAS dapat memberikan dampak ekonomi hingga Rp200 miliar bagi Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Namun hingga keputusan pencabutan keluar, usulan tersebut disebut belum memperoleh kepastian.
Ia juga meluruskan soal tiga surat yang dikirim kepada KORMI Nasional. Menurutnya, seluruh surat hanya berisi laporan mengenai keterbatasan anggaran, belum adanya kepastian dukungan pembiayaan, serta pertimbangan mitigasi bencana pascagempa.
“Tidak pernah ada satu kalimat pun yang meminta Sulawesi Tengah mundur sebagai tuan rumah. Kami hanya menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Keputusan pencabutan sepenuhnya merupakan kewenangan KORMI Nasional,” tegasnya.
Syaifullah mengaku terkejut karena laporan yang disampaikan sebagai bentuk transparansi justru menjadi bagian dari pertimbangan pencabutan status tuan rumah.
Ia pun membantah isu yang mengaitkan polemik tersebut dengan kepentingan politik.
“Saya bukan orang partai politik. Fokus saya adalah membina olahraga masyarakat, bukan membawa persoalan ini ke ranah politik,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi respons pertama KORMI Sulawesi Tengah setelah keputusan KORMI Nasional mencabut status Sulteng sebagai tuan rumah FORNAS, keputusan yang hingga kini masih memicu perdebatan mengenai penyebab batalnya ajang olahraga masyarakat terbesar di Indonesia itu digelar di Sulawesi Tengah.
