RADARNASIONAL,MOROWALI — Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Morowali periode 2026–2029 resmi dilantik dalam sebuah acara yang digelar di Hotel Metro, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Minggu (27/9/2026).
Pelantikan dipimpin oleh Dewan Kehormatan PWI Sulawesi Tengah, Mahmud Matangara, dan dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh adat serta elemen masyarakat sipil.
Dalam kesempatan tersebut, Mahmud menekankan pentingnya peran pers di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi industri di Kabupaten Morowali.
Menurutnya, wartawan harus mampu mengawal pembangunan sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan independen.
Pesan tersebut juga disampaikan Ketua PWI Sulawesi Tengah, Tri Putra Toana, melalui pidato yang dibacakan Sekretaris PWI Sulteng, Temu Sutrisno.
Mengangkat tema “Menjaga Investasi, Merawat Kebangsaan: Peran Strategis Pers di Tanah Morowali”, PWI Sulteng mendorong pengurus dan wartawan di Morowali mengedepankan konsep “Pers Kebangsaan”.
“Pers Kebangsaan bukanlah pers yang asal memuji atau sekadar menjadi corong kekuasaan,” tegas Temu.
Pers, lanjutnya, tetap harus kritis terhadap persoalan lingkungan, ketenagakerjaan lokal dan dampak sosial pembangunan, dengan berpegang pada data, fakta dan Kode Etik Jurnalistik.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, menegaskan pemerintah daerah membutuhkan media untuk memberikan informasi sekaligus koreksi terhadap jalannya pemerintahan.
“Pemerintah tidak akan maju kalau tidak ada media. Mahasiswa dan wartawan, beritakan, kontrol, serta protes jika pemerintah salah. Kami butuh informasi dan koreksi itu agar kinerja dapat terus diperbaiki,” ujar Yusman.
Yusman juga meminta aparatur pemerintah tidak alergi terhadap kritik media.
“Orang hebat adalah orang yang tidak alergi dikoreksi oleh media. Kita tidak boleh takut dengan media. Sinergi harus dibangun,” katanya.
Usai pelantikan, PWI Morowali diharapkan dapat memperkuat profesionalisme wartawan melalui peningkatan kapasitas dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sekaligus menjaga kepatuhan terhadap UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
PWI juga mendorong keterbukaan informasi dari pemerintah maupun pelaku usaha agar pers dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara berimbang tanpa kehilangan independensinya.
