BANGGAI, RADARNASIONAL – Nasib ratusan hektare sawah di Desa Trans Mayayap, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, menjadi perhatian Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid.
Lebih dari 492 hektare lahan persawahan warga dilaporkan tidak lagi produktif sejak aktivitas pertambangan beroperasi di kawasan tersebut sekitar tujuh tahun lalu.
Saat meninjau langsung lokasi, Rabu (4/11/2026), Anwar meminta perusahaan tambang bertanggung jawab dan segera memulihkan lahan pertanian yang terdampak.
Ia menegaskan, investasi tidak boleh berjalan dengan mengorbankan kehidupan masyarakat, khususnya petani yang menggantungkan penghasilan dari sawah.
“Rakyat harus hidup, perusahaan juga boleh hidup. Tetapi perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan,” tegas Anwar.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sekadar kerusakan lahan biasa. Sebab, persawahan Trans Mayayap merupakan bagian dari kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang wajib dilindungi.
Karena itu, Anwar meminta perusahaan tidak hanya melakukan revitalisasi sawah, tetapi juga memberikan kompensasi kepada petani yang terdampak.
Ia juga menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat dan perusahaan segera menyusun langkah pemulihan, termasuk target waktu pengerjaan.
Bahkan, perusahaan diminta segera menurunkan alat berat untuk memperbaiki lahan agar sawah yang selama ini tidak produktif bisa kembali ditanami.
Anwar menegaskan, pemulihan tersebut menjadi prioritas agar petani Trans Mayayap tidak terus kehilangan mata pencaharian akibat dampak aktivitas pertambangan.
Sebagai bentuk keseriusan, Gubernur berjanji akan kembali mengunjungi lokasi setelah proses pemulihan selesai. Ia bahkan menyatakan siap menjadi orang pertama yang menanam padi di sawah tersebut.
“Kalau sawah ini sudah aktif kembali, saya sendiri yang akan datang menanam pertama,” pungkasnya.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan, Asisten II Kabupaten Banggai, perwakilan PT Integra Mining Nusantara, sejumlah kepala OPD Pemprov Sulteng serta pemangku kepentingan lainnya.
RADARNASIONAL.NET
