RADARNASIONAL,PALU – Dinamika politik di Jakarta tak membuat Pengurus Pusat Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA) mengubah rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) V. Agenda yang dijadwalkan berlangsung pada 26–31 Desember 2026 itu dipastikan tetap berjalan sesuai kalender panitia, meski sosok pejabat negara yang akan membuka acara masih menunggu keputusan Istana.
Ketua Umum PP HPA, Ashar Yahya, menjelaskan bahwa undangan pembukaan Munas sejak awal disiapkan untuk Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka direncanakan hadir mewakili Presiden karena agenda tersebut berorientasi pada kegiatan kepemudaan.
Namun, perkembangan situasi di pemerintahan pusat membuat kepastian mengenai pejabat yang akan hadir sepenuhnya diserahkan kepada pihak Istana.
“Kami paham protokol kenegaraan. Karena itu, undangan yang kami buat untuk Presiden dan akan diantarkan langsung ke Istana Negara. Kami lebih bersyukur kalau Bapak Presiden membuka Munas,” kata Ashar dalam keterangan tertulis, Jumat malam, 13 November 2026.
Menurut Ashar, agenda Presiden memiliki kepadatan tersendiri. Kehadiran kepala negara dalam dua kegiatan nasional di daerah yang waktunya berdekatan bukan perkara mudah. Karena itu, HPA memilih mengikuti mekanisme dan keputusan protokoler kenegaraan.
Ashar mengatakan, dalam pembahasan internal panitia, Gibran sebelumnya diproyeksikan mewakili Presiden untuk membuka Munas. Kini, setelah muncul dinamika terkait jabatan Wakil Presiden, kewenangan menentukan perwakilan pemerintah berada di tangan Istana.
Panitia juga akan membahas kembali skema pembukaan bersama Ketua Panitia Munas V HPA, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, yang dijadwalkan tiba di Palu pada Sabtu, 14 November 2026.
“Beliau yang memutuskan apakah Presiden bisa hadir membuka Munas atau siapa pejabat tinggi negara yang menggantikan Presiden,” ujar Ashar.
Meski kepastian tamu kehormatan masih menunggu keputusan pemerintah, satu hal yang ditegaskan HPA tidak berubah: jadwal Munas.
Ashar menyebut agenda 26–31 Desember 2026 telah disosialisasikan kepada 28 pengurus wilayah dan ratusan pengurus daerah kabupaten serta kota. Undangan pun sudah dicetak dan sebagian telah didistribusikan.
Mengubah jadwal, kata dia, bukan perkara sederhana karena menyangkut kesiapan organisasi di berbagai daerah.
Dengan demikian, persoalan siapa yang akan membuka Munas masih menjadi ranah koordinasi dengan pemerintah pusat. Sementara itu, HPA memastikan konsolidasi organisasi menuju Munas V tetap berjalan sesuai agenda yang telah ditetapkan.
