KPK Bidik Lingkaran ATR/BPN, Dua Dirjen Diperiksa dalam Kasus Suap HGB

oleh -632 Dilihat
Screenshot

RADARNASIONAL,JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penelusuran dugaan praktik korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Terbaru, dua direktur jenderal di kementerian tersebut diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

Kedua pejabat yang diperiksa adalah Asnaedi, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), serta Virgo Eresta Jaya, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

“Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Budi.

Selain dua dirjen tersebut, penyidik turut memeriksa Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN, Muhammad Rizal, serta seorang pihak swasta bernama R Eko Yufri Krismawan Nugroho.

KPK belum mengungkap secara terperinci materi pemeriksaan terhadap para saksi. Namun, penyidikan perkara ini tidak hanya berkutat pada dugaan suap pengurusan sertifikat tanah.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya mengungkapkan, penyidik tengah menelusuri asal-usul sejumlah uang yang ditemukan dalam perkara tersebut.

Dari hasil pendalaman sementara, uang itu diduga berkaitan dengan pengurusan rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan ATR/BPN, termasuk pelayanan pertanahan seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan HGB.

KPK juga menemukan indikasi adanya pengurusan layanan pertanahan yang melibatkan pihak swasta di luar PT Summarecon Agung Tbk. Temuan tersebut masih didalami dan berpotensi membuka pengembangan perkara baru.

Dalam kasus dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka terdiri atas pejabat ATR/BPN, pihak internal maupun swasta, termasuk Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi.

Selain perkara pengurusan lahan, KPK juga menelusuri dugaan penerimaan uang terkait promosi, rotasi hingga mutasi jabatan di tubuh ATR/BPN.

Pemeriksaan sejumlah pejabat eselon tinggi ini menjadi bagian dari upaya penyidik mengurai dugaan aliran uang dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. KPK pun membuka peluang pengembangan penyidikan apabila ditemukan bukti baru.

Tentu saja gerakan daripada KPK mendapatkan dukungan dari elemen masyarakat luas karena tidak menutup kemungkinan kejadian kejadian serupa ada di wilayah wilayah tertentu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.