Bersih-Bersih ATR/BPN! KPK Panggil 9 Pejabat BPN, Masyarakat Berharap KPK Dapat Periksa Sejumlah Daerah Lain juga

oleh -1428 Dilihat
Screenshot

RADARNASIONAL,JAKARTA – Upaya bersih-bersih di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sembilan pejabat dan mantan pejabat BPN untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pemanggilan ini memperlihatkan penyidikan KPK tidak berhenti pada delapan tersangka yang telah ditetapkan. Penyidik kini menelusuri lebih jauh proses administrasi pertanahan dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan sembilan saksi dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni Polda Jawa Timur di Surabaya dan Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.10/11/2026

Delapan pejabat yang diperiksa di Polda Jatim masing-masing berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Surabaya I, Surabaya II, Sidoarjo, Situbondo, Mojokerto, Malang, dan Jember.

Sementara satu saksi lainnya berinisial BK diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. BK merupakan mantan Kepala Kantah Kabupaten Bogor I yang kini menjabat Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan.

Langkah pemeriksaan ini menjadi bagian dari pendalaman KPK terhadap dugaan praktik korupsi di tubuh ATR/BPN, sekaligus menelusuri mata rantai pengurusan HGB yang menyeret pejabat kementerian hingga pihak swasta.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Sehari berselang, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka terdiri atas pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantah Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, RP yang diduga menjadi perantara perusahaan, mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF.

KPK menduga empat nama terakhir merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN berinisial NW.

Penyidikan kemudian berkembang melalui serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi, mulai dari ruangan pejabat eselon I Kementerian ATR/BPN, kantor PT Summarecon di Jakarta dan Kabupaten Bogor, hingga sejumlah kantor pertanahan dan rumah pihak terkait di Jawa Timur serta Jawa Barat.

Terakhir, pada 29 September 2026, penyidik menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat.

Kini, pemanggilan sembilan pejabat BPN kembali menambah daftar pihak yang dimintai keterangan.

Di tengah upaya pemberantasan korupsi, pemeriksaan berlapis ini menjadi ujian bagi pembenahan tata kelola pertanahan. Publik menanti sejauh mana KPK mampu mengungkap konstruksi perkara, menelusuri aliran dugaan suap, serta memastikan tidak ada pihak yang luput dari proses hukum.Ad

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.