RadarNasional,Palu, Sulawesi Tengah – Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menemui Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di Bandara Mutiara Sis Aljufri, Kota Palu, pada Kamis (10/7/2025). Pertemuan ini membahas persoalan agraria di Kabupaten Morowali Utara, khususnya terkait dengan perusahaan sawit yang tidak patuh pada hukum.
Muhammad Safri mendesak pemerintah untuk tidak hanya memberikan sanksi administrasi kepada perusahaan sawit yang melanggar, tetapi juga harus berani mencabut izin perusahaan yang tidak patuh. Ia juga menyoroti sikap pemerintah daerah yang acuh terhadap warga pemilik lahan, termasuk masyarakat adat yang merupakan pemilik sah tanah ulayat.
Nusron Wahid menyatakan bahwa pemerintah akan bersikap proporsional terhadap keberadaan kebun sawit yang berdiri sebelum 2017. Ia juga akan menggali informasi lebih dalam terkait persoalan tersebut. Nusron mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 2,5 juta hektar Perkebunan Sawit di Indonesia yang sudah memegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) namun belum memiliki HGU dan tengah dalam proses verifikasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Kelapa Sawit.
Nusron menjelaskan bahwa penertiban akan dimulai setelah penataan kawasan hutan. Jika ternyata lahan berada dalam kawasan hutan dan tidak memiliki HGU, maka akan diambil alih oleh negara melalui Satgas. Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah agraria di Morowali Utara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
