Gubernur Anwar Hafid Pimpin Kepala Daerah se-Sulteng Temui KPK: Tegaskan Komitmen Bersama Berantas Korupsi

oleh -1262 Dilihat

RadarNasional,Jakarta – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memimpin para Bupati, Wali Kota, dan Ketua DPRD se-Sulteng menghadiri kegiatan sosialisasi dan komitmen penyelarasan pemberantasan korupsi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Rabu (6/8/2025).

Dalam unggahan Facebook resminya yang dikutip Kamis (7/8/2025), Gubernur Anwar Hafid menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk nyata dukungan dan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung aksi pemberantasan korupsi dari tingkat pusat hingga ke daerah.

“Kedatangan kami semua adalah bentuk nyata komitmen kita menyelaraskan aksi pemberantasan korupsi dari pusat hingga daerah,” tegas mantan Bupati Morowali dua periode tersebut.

Anwar Hafid juga menekankan pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah.

“Kami ingin memastikan bahwa tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah berjalan bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar politisi Partai Demokrat yang juga mantan anggota DPR RI itu.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pimpinan KPK, Jhohanis Tanak, yang memberikan arahan dan pencerahan kepada seluruh peserta. Dalam sambutannya, Tanak yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng tahun 2014, mengingatkan kembali pentingnya komitmen antikorupsi di semua lini pemerintahan.

“Saya malu kalau daerah saya banyak korupsi. Rapat ini diadakan karena rasa sayang kami terhadap bapak-ibu sekalian. Apapun yang disembunyikan, pasti ketahuan, karena alat kami di KPK sudah canggih,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya membaca ulang sumpah jabatan sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Lebih lanjut, Tanak mengungkapkan bahwa korupsi terbesar di Indonesia tak hanya terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, tetapi juga merajalela di sektor pelayanan publik.

“Ke depan, pendidikan antikorupsi akan masuk dalam kurikulum sejak sekolah dasar,” ujarnya menutup sambutan.

Langkah ini diharapkan menjadi momentum awal untuk memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Bumi Tadulako dan seluruh Sulawesi Tengah. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.