RadarNasional,Palu-Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menggebrak meja Forkopimda. Dalam rapat strategis yang digelar di ruang kerjanya, Senin (25/9/2025), Anwar Hafid menegaskan bahwa pertambangan tanpa izin (PETI) di Sulawesi Tengah tidak lagi bisa ditoleransi.
Hadir lengkap jajaran Forkopimda: Pangdam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kapolda Sulteng Irjen Pol Dr. Agus Nugroho, S.I.K., M.H., Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim, para kepala daerah, Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Deni Gunawan, hingga perwakilan TNI AL dan AU. Semua diminta bergerak dalam satu barisan.
“Forkopimda hari ini hadir lengkap. Kami sepakat, tambang ilegal harus diberantas. Bukan hanya PETI, tapi juga illegal fishing dan illegal logging yang merusak lingkungan serta mengancam kehidupan masyarakat,” tegas Anwar Hafid.
Gubernur juga memberi peringatan keras kepada masyarakat agar tidak lagi bermain di jalur ilegal. “Yang penting jangan illegal. Pemerintah hadir memberi solusi. Kami minta hentikan PETI dan beralih ke usaha yang sah sesuai aturan,” ujarnya.
Nada dukungan pun menguat dari para kepala daerah. Wakil Bupati Sigi menyoroti galian C yang menjadi penyebab banjir di sejumlah titik. Wakil Bupati Donggala mendesak penguatan Satgas provinsi untuk menekan aktivitas tambang ilegal. Sementara Bupati Parigi Moutong memastikan telah mengeluarkan edaran resmi untuk menutup ruang bagi aktivitas PETI di tingkat desa.
Anwar Hafid menutup rapat dengan penegasan: “Kalau kita bergerak sendiri-sendiri, hasilnya tidak maksimal. Kita harus solid, sinergi, dan terkoordinasi.”
Rapat Forkopimda ini menyepakati pembentukan Satgas Penanganan PETI dan galian C tingkat provinsi. Sebuah langkah nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan ketertiban hukum di Sulawesi Tengah.
ad
