RadarNasional,Palu – Aksi demonstrasi buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026 di Kota Palu bersama aktivis mahasiswa,masyarakat,lembaga lainya dan diwarnai kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam video potongan yang beredar, massa aksi menyoroti ketimpangan antara kontribusi besar daerah kepada negara dan kondisi nyata yang dirasakan para pekerja.
Koordinator lapangan (korlap) aksi menyampaikan bahwa Sulawesi Tengah dinilai memberikan kontribusi besar bagi negara, namun tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Sulawesi Tengah ini memberikan kontribusi besar kepada negara, tapi tidak sesuai dengan yang ada di daerah kami,” ujar korlap dalam orasinya.
Kritik juga diarahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang dinilai kurang responsif terhadap aspirasi buruh. Massa menyebut pemerintah lebih terbuka kepada investor dibandingkan kepada pekerja lokal.
“Ketika investor datang, pemerintah hadir. Tapi saat rakyatnya sendiri datang, tidak ada,” tegasnya.
Selain itu, para buruh mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu langsung dengan pihak pemerintah, baik dari kantor gubernur maupun instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan utama, di antaranya:
* Pemberantasan eksploitasi dan perlindungan pekerja, dengan menyoroti masih tingginya praktik eksploitasi buruh di Sulteng, termasuk pekerja perempuan yang disebut hanya menerima upah sekitar Rp60 ribu per shift.
* Pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang dinilai lebih berpihak kepada buruh.
* Penyelesaian kasus HAM, khususnya yang berkaitan dengan pekerja.
* Kebebasan pers, dengan tuntutan menghentikan segala bentuk pembungkaman terhadap media.
* Wujudkan demokratisasi pekerja, dengan mengangkat isu “Wujudkan Demokratisasi bagi Pekerja dan Rakyat Sulteng”.
Para buruh menegaskan akan terus melakukan konsolidasi dan memperkuat gerakan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka juga berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang dialog dan hadir langsung dalam menyerap aspirasi pekerja.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terkait kritik dan tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Ad
