RadarNasional,PALU – Proyek Pengendali Banjir Kota Palu senilai Rp150.997.000.000 yang merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa, tsunami, dan likuefaksi 28 September 2018 kini menjadi sorotan tajam publik. Proyek yang berada di bawah kewenangan BWSS III Palu dan dikerjakan oleh PT Selaras Mandiri Sejahtera (SMS) itu dilaporkan mengalami kerusakan pada sejumlah bagian dinding penahan tanah (revetment) meski usia pekerjaan tergolong masih baru.
Kerusakan yang ditemukan di beberapa titik pekerjaan pada kawasan Sungai Palu, Sungai Kawatuna, dan Sungai Ngia memunculkan pertanyaan besar terkait kualitas konstruksi, pengawasan proyek, hingga efektivitas penggunaan anggaran negara yang mencapai hampir Rp151 miliar.
Padahal, proyek ini dibangun sebagai bagian dari upaya pemerintah memulihkan Kota Palu pascabencana dahsyat yang mengguncang Sulawesi Tengah pada 28 September 2018. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadi benteng perlindungan masyarakat dari ancaman banjir dan sedimentasi di masa depan. Namun, kondisi yang ditemukan di lapangan justru memunculkan kekhawatiran baru.
Masyarakat mempertanyakan bagaimana proyek bernilai ratusan miliar rupiah yang dibangun untuk kepentingan keselamatan warga dapat menunjukkan indikasi kerusakan dalam waktu yang relatif singkat. Sorotan semakin tajam setelah upaya konfirmasi kepada pihak terkait belum menghasilkan penjelasan yang tegas. Bahkan muncul kesan saling lempar tanggung jawab antara pihak penyedia jasa dan pihak yang memiliki kewenangan pengawasan proyek.
Di tengah ramainya perbincangan publik, perhatian juga tertuju pada media sosial. Akun Instagram Radarnasional yang memuat pemberitaan terkait kondisi proyek tersebut diketahui turut dipantau oleh Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo.
Fakta tersebut memunculkan berbagai spekulasi dan pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah perhatian dari Menteri PU menjadi sinyal bahwa persoalan proyek ini turut mendapat perhatian pemerintah pusat? Ataukah akan ada evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap proyek yang kini menuai sorotan tersebut?
Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Menteri PU maupun Kementerian Pekerjaan Umum terkait kondisi proyek tersebut. Namun publik berharap perhatian yang muncul tidak berhenti pada pemberitaan semata, melainkan diikuti langkah konkret untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Sejumlah kalangan juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), auditor pemerintah, dan lembaga pengawas konstruksi untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut. Tujuannya untuk memastikan apakah kerusakan yang terjadi murni disebabkan faktor teknis dan kondisi alam, atau terdapat persoalan lain yang perlu ditelusuri lebih jauh.
Dengan nilai proyek yang mencapai hampir Rp151 miliar dan statusnya sebagai bagian dari pembangunan strategis pascabencana, masyarakat menilai transparansi dan akuntabilitas menjadi keharusan. Sebab proyek pengendali banjir bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan infrastruktur vital yang menyangkut keselamatan ribuan warga Kota Palu.
Hingga berita ini diturunkan, BWSS III Palu maupun PT Selaras Mandiri Sejahtera belum memberikan penjelasan resmi terkait penyebab kerusakan pada dinding penahan tanah tersebut maupun langkah perbaikan yang akan dilakukan.
