Radarnasional,Sulteng– Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan daerah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan perhatian pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Lapangan Pogombo, Palu, Senin (1/6). Dalam kesempatan itu, Gubernur membacakan sambutan tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi.
Menurut Anwar Hafid, setiap kebijakan publik yang lahir harus berlandaskan prinsip keadilan sosial, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, serta menjamin hak-hak warga tanpa terkecuali.
“Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” tegasnya.
Pesan tersebut, kata Anwar, menjadi pengingat bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh proses pembangunan di Bumi Tadulako.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat toleransi, menjaga kerukunan sosial, serta menanamkan karakter Pancasila kepada generasi muda sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
Anwar Hafid juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan keberagaman sebagai kekuatan utama dalam menjaga persatuan dan mendorong kemajuan daerah.
“Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas, kuat dalam semangat persatuan, dan kokoh karena nilai-nilai kemanusiaannya,” ujarnya.
Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi momentum untuk menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga membawa nilai-nilai universal yang mampu menjadi inspirasi bagi perdamaian dunia.
“Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia,” tandasnya.
Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, jajaran Forkopimda, Sekretaris Provinsi Novalina, para pejabat lingkup Pemprov Sulteng, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengurus Pramuka, serta berbagai mitra pemerintah daerah.
