Radarnasional,PALU – Polemik Dana Bagi Hasil (DBH) Morowali dan Morowali Utara memasuki babak baru. Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, mempertanyakan narasi yang menyebut status daerah pengolah bukan hal utama dan daerah cukup memperjuangkan hak fiskalnya.
Bagi Safri, narasi tersebut justru menyisakan pertanyaan mendasar: jika status bukan persoalan, lalu apa dasar hukum untuk memastikan hak DBH daerah?
“Yang kami perjuangkan bukan sekadar label daerah pengolah. Yang kami perjuangkan adalah hak fiskal daerah. Tetapi hak itu harus memiliki kepastian hukum, karena penetapan itu menjadi bagian penting untuk memastikan hak tersebut dapat dihitung dan dialokasikan,” kata Safri, Minggu (9/8/2026).
Safri merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang mengatur porsi DBH bagi kabupaten/kota pengolah.
Ketentuan tersebut, menurut dia, juga harus dibaca bersama PP Nomor 37 Tahun 2023 yang mengatur penetapan kabupaten/kota pengolah oleh Menteri ESDM dan/atau kementerian atau lembaga terkait.
Karena itu, Safri mempertanyakan mengapa Morowali dan Morowali Utara tidak tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 157.K/KU.01/MEM.S/2026 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Daerah Pengolah Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun 2026.
“Kalau Morowali dan Morowali Utara secara faktual memiliki aktivitas pengolahan dan pemurnian serta memenuhi kriteria sebagai daerah pengolah, pertanyaannya sederhana: mengapa tidak ditetapkan dalam Kepmen 157? Ini yang harus dijelaskan pemerintah secara terbuka,” ujarnya.
“Kalau Hak 8 Persen Tetap Bisa, Mekanismenya Apa?”
Safri juga menyoroti pernyataan bahwa hak fiskal tetap dapat diperjuangkan meski Morowali dan Morowali Utara tidak masuk dalam keputusan menteri.
Menurutnya, pernyataan tersebut harus disertai mekanisme hukum yang jelas.
“Kalau dikatakan hak 8 persen tetap bisa diperjuangkan tanpa masuk dalam Kepmen 157, mekanismenya melalui apa? Apakah melalui revisi Kepmen, keputusan baru, atau instrumen lain?” tegasnya.
Safri meminta pemerintah tidak berhenti pada narasi bahwa peluang tersebut masih terbuka.
“Jangan hanya mengatakan peluangnya terbuka, tetapi tidak menjelaskan bagaimana hak itu dihitung dan dialokasikan,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah membuka dasar serta kriteria penetapan daerah pengolah. Terlebih, Kepmen ESDM 157/2026 mencantumkan sejumlah daerah pengolah berikut data kegiatan pengolahan, termasuk IUP dan kapasitas pengolahan.
“Kalau daerah lain yang memiliki kegiatan pengolahan dan pemurnian ditetapkan sebagai daerah pengolah, Morowali dan Morowali Utara juga harus diuji dengan kriteria yang sama. Jangan sampai ada standar berbeda,” ujar Safri.
Jangan Beban Hilirisasi Dibebankan ke Daerah
Safri menilai persoalan ini tidak dapat dipandang semata sebagai urusan administratif. Morowali dan Morowali Utara merupakan wilayah yang secara langsung menanggung dampak aktivitas pertambangan dan hilirisasi.
Beban itu mencakup kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, tekanan lingkungan hingga dampak sosial akibat konsentrasi kegiatan industri.
“Kalau bicara hilirisasi, jangan hanya menghitung produksi dan pertumbuhan ekonominya. Hitung juga bebannya. Jalan, pelayanan publik, lingkungan dan dampak sosial semuanya membutuhkan anggaran daerah,” tegasnya.
Menurut Safri, kondisi tersebut justru berkaitan dengan alasan pemberian DBH kepada daerah pengolah. Daerah yang menjadi lokasi pengolahan dan pemurnian ikut menanggung berbagai dampak dari aktivitas industri.
“Jangan sampai daerah diminta menanggung beban hilirisasi, tetapi ketika memperjuangkan manfaat fiskalnya justru dikatakan jangan mempersoalkan status,” katanya.
Morowali dan Morut Tak Minta Perlakuan Khusus
Safri menegaskan, Morowali dan Morowali Utara tidak sedang meminta perlakuan khusus. Yang diperjuangkan adalah kepastian hukum dan keadilan fiskal.
Ia meminta pemerintah menjelaskan secara transparan konsekuensi fiskal apabila kedua daerah tersebut tidak ditetapkan sebagai daerah pengolah, termasuk bagaimana porsi DBH bagi kabupaten/kota pengolah diperhitungkan dan dialokasikan.
“Ini bukan soal siapa yang paling keras berbicara. Ini soal transparansi fiskal,” ujarnya.
Safri menegaskan, daerah yang menjadi lokasi eksploitasi sekaligus hilirisasi sumber daya alam tidak boleh hanya menerima dampak, sementara manfaat fiskalnya masih menjadi tanda tanya.
“Jangan hanya bebannya yang nyata, sementara hak fiskalnya masih menjadi tanda tanya. Kalau memang memenuhi kriteria sebagai daerah pengolah, tetapkan dengan dasar hukum yang jelas dan pastikan hak fiskalnya diberikan secara adil,” tandasnya.
“Daerah bukan hanya tempat mengambil dan mengolah sumber daya, tetapi juga harus mendapatkan manfaat yang sepadan dengan beban yang ditanggung,” pungkas Safri.
