RADARNASIONAL,PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung rapat koordinasi (rakor) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan, Senin (31/8/2026).
Rakor digelar di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Sejumlah unsur Forkopimda dan instansi terkait hadir membahas langkah antisipasi menghadapi ancaman karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Dalam arahannya, Anwar Hafid meminta penanganan karhutla dilakukan lebih masif dan terkoordinasi. Ia menilai persoalan karhutla menjadi salah satu hal mendesak yang harus segera ditangani untuk mencegah kerusakan dan kerugian yang lebih besar.
“Hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan mendesak bagi daerah kita Sulawesi Tengah,” kata Anwar.
Menurut Anwar, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, aparat keamanan serta instansi teknis harus terus diperkuat.
Langkah tersebut diperlukan agar penanganan kebakaran di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sebelum rakor berlangsung, Anwar mengaku telah melakukan koordinasi dengan sejumlah unsur Forkopimda, termasuk Pangdam, Kajati dan Kapolda. Koordinasi itu dilakukan untuk menyusun langkah bersama menghadapi ancaman karhutla di Sulawesi Tengah.
Berdasarkan laporan BPBD Sulawesi Tengah hingga 28 Agustus 2026, karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah.
Di Kota Palu, salah satu titik kebakaran tercatat berada di kawasan Poboya dengan luas lahan yang terbakar sekitar satu hektare.
Sementara itu, Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu wilayah dengan kejadian kebakaran cukup besar. Di daerah tersebut, kebakaran terjadi di sejumlah desa. Bahkan terdapat lokasi dengan luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 83 hektare.
Kejadian karhutla juga tercatat di Kabupaten Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Poso hingga Buol.
Anwar menjelaskan, grafik kejadian karhutla sempat mengalami peningkatan pada awal tahun. Namun, setelah dilakukan berbagai upaya pemadaman dan penanganan oleh pemerintah daerah bersama aparat di lapangan, jumlah kejadian kemudian mengalami penurunan.
Meski demikian, kondisi tersebut belum membuat pemerintah lengah. Pasalnya, terdapat hubungan erat antara kondisi kekeringan dengan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan.
Anwar menyebut kondisi kekeringan di Sulawesi Tengah mencapai puncaknya pada Agustus. Kondisi tersebut berjalan beriringan dengan meningkatnya kasus karhutla di sejumlah daerah.
“Ini tentu seiring dengan grafik terjadinya kekeringan. Jadi juga kekeringan ini memuncak, di puncaknya itu adalah Agustus. Dan ini korelasinya sangat kuat antara kekeringan seiring dengan kebakaran yang terjadi,” ujarnya.
Karena itu, Gubernur meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan memasuki September. Ia khawatir kondisi kering yang masih terjadi di sejumlah wilayah dapat memicu lonjakan kasus kebakaran.
“Kita khawatir jangan sampai Agustus ke September ini akan terjadi lonjakan,” tegasnya.
Menurut Anwar, meski hujan mulai turun di beberapa wilayah, potensi kebakaran belum sepenuhnya hilang. Terlebih apabila kondisi kekeringan masih berlangsung cukup lama.
“Kita tetap harus waspada kalau sampai kekeringan ini terus masih berlangsung begitu lama,” katanya.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan paparan dan arahan dari unsur terkait, termasuk Pangdam, untuk menyusun langkah penanganan karhutla secara terpadu.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, Bupati Sigi, Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Banggai Laut, serta sejumlah kepala OPD dan instansi teknis.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap koordinasi tersebut mampu mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak lebih besar terhadap masyarakat, lingkungan maupun wilayah Sulawesi Tengah.
