DBH Dipotong, Daerah Disuruh Utang, Safri: Sulteng Bukan Sapi Perah!

oleh -443 Dilihat
Screenshot

RADARNASIONAL,PALU — Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menolak solusi pemerintah pusat yang mengarahkan daerah memanfaatkan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di tengah kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).

Safri menilai DBH merupakan hak daerah, sementara pinjaman justru menjadi beban yang harus dikembalikan melalui APBD.

“Kalau DBH dipotong kemudian daerah diarahkan untuk berutang ke PT SMI, ini solusi atau hanya memindahkan beban anggaran hari ini ke masa depan?” kata Safri, Senin (7/9/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut tidak adil bagi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu daerah penghasil sumber daya alam, terutama nikel.

Safri menyoroti besarnya aktivitas pertambangan dan industri pengolahan di wilayah seperti Morowali dan Morowali Utara yang turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Namun, kata dia, daerah tetap harus menanggung kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik serta dampak aktivitas industri.

“Jangan hak daerah yang berkurang, kemudian kekurangannya ditutup dengan utang. DBH adalah hak daerah, sedangkan pinjaman adalah kewajiban daerah,” tegasnya.

Safri mengibaratkan kondisi tersebut seperti uang saku anak yang dipotong, tetapi saat membutuhkan biaya justru disuruh meminjam.

“Ibarat uang saku anak dipotong, kemudian ketika membutuhkan uang untuk keperluan penting, justru disuruh meminjam,” ujarnya.

Ia menegaskan pinjaman dapat digunakan untuk proyek strategis jika terukur dan memiliki kemampuan pengembalian. Namun, pinjaman tidak seharusnya menjadi pengganti atas berkurangnya DBH.

Safri meminta pemerintah pusat memperhatikan keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam.

“Jangan sampai nikel dari Sulteng terus dikeruk, penerimaannya mengalir ke pusat, sementara ketika daerah membutuhkan anggaran untuk pembangunan, jawabannya adalah pinjaman,” katanya.

“Sulawesi Tengah jangan hanya dijadikan sapi perah penerimaan negara. Masyarakat Sulteng juga harus mendapatkan manfaat yang adil dan proporsional,” pungkas Safri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.