RADARNASIONAL,JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono merespons gelombang kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Kritik tersebut datang dari berbagai kalangan, mulai dari guru, orang tua siswa, wartawan hingga kelompok masyarakat.
Dalam pernyataannya, Sudaryono menilai sebagian perbincangan publik mengenai program MBG tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis, tetapi juga diwarnai kepentingan tertentu.
Meski demikian, BGN memastikan tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan program tersebut.
Langkah penertiban bahkan terus dilakukan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memenuhi ketentuan.
Terbaru, BGN menutup sementara 1.999 dapur SPPG di berbagai wilayah Indonesia karena belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke dinas kesehatan setempat. (BGN Pusat)
“SLHS, sertifikasi laik higiene dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis,” kata Sudaryono.
BGN menyebut penutupan tersebut dilakukan setelah proses penyisiran dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur MBG.
Dari data BGN, terdapat 27.022 dapur yang masuk dalam proses penyisiran. Sebanyak 1.999 di antaranya kemudian dihentikan sementara untuk dilakukan investigasi lebih lanjut.
Selain persoalan administrasi dan sanitasi, BGN juga menegaskan akan memberikan sanksi terhadap pengelola maupun petugas yang tidak menjalankan standar operasional.
Kepala SPPG atau pengelola dapur yang terbukti menyebabkan persoalan serius, termasuk kasus keracunan, dapat dikenai evaluasi dan tidak diperpanjang masa kontraknya.
BGN menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga standar keamanan pangan sekaligus memastikan program MBG tetap berjalan.
Di tengah derasnya kritik dari publik maupun pihak internal, BGN menegaskan pengawasan terhadap dapur MBG akan terus diperketat demi keamanan para penerima manfaat.
