MOROWALI, RADARNASIONAL – Program distribusi elpiji 3 kilogram bersubsidi di Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menyisakan persoalan mendasar: apakah pasokan yang disediakan benar-benar sebanding dengan kebutuhan masyarakat?
Langsir dari sangalu.Id Di tengah harapan warga untuk memperoleh gas bersubsidi dengan harga terjangkau, pasokan perdana yang disalurkan hanya 200 tabung untuk dua pangkalan. Jumlah tersebut jauh dari usulan Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang disebut mencapai 500 tabung, atau sekitar 1.500 tabung dalam sebulan.
Kesenjangan antara usulan dan realisasi itu memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan kuota serta perhitungan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.
Persoalan ini bukan sekadar soal distribusi, melainkan menyangkut akses warga terhadap energi bersubsidi yang seharusnya membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga.
Sejumlah warga menilai alokasi tersebut belum mencerminkan kebutuhan di lapangan. Mereka juga mengkhawatirkan terbatasnya pasokan dapat memicu persaingan mendapatkan gas hingga berpotensi menimbulkan gesekan sosial.
Selama bertahun-tahun, masyarakat Menui Kepulauan disebut kesulitan memperoleh elpiji 3 kg. Bahkan, warga harus merogoh kocek hingga Rp70 ribu untuk mendapatkan satu tabung. Kondisi ini memperlihatkan persoalan harga dan ketersediaan yang belum sepenuhnya teratasi.
Informasi mengenai penyaluran perdana tersebut dimuat dalam laman resmi Pemerintah Kabupaten Morowali. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Emil Monto, menyampaikan bahwa pengiriman elpiji bersubsidi merupakan bagian dari komitmen Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf bersama Wakil Bupati Iriane Iliyas untuk memastikan ketersediaan gas dengan harga terjangkau.
Pengiriman perdana sebanyak 200 tabung dilakukan menggunakan kapal kayu dan disalurkan melalui Pangkalan Bunga Karang I dan Bunga Karang II di Kelurahan Ulunambo. Dua pangkalan itu direncanakan menjadi titik distribusi awal sebelum pasokan diteruskan ke desa-desa lainnya.
Namun, distribusi perdana belum otomatis menjawab persoalan utama: berapa sebenarnya kebutuhan elpiji bersubsidi bagi seluruh masyarakat Menui Kepulauan, dan bagaimana pemerintah memastikan pasokan berikutnya mencukupi?
Pemerintah daerah menyebut distribusi dilakukan melalui kerja sama agen PT Montama Bersaudara dan PT Famasco. Penetapan harga juga diklaim mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan mempertimbangkan biaya angkutan laut, tenaga buruh, serta bongkar muat.
Pertimbangan biaya logistik memang penting bagi wilayah kepulauan. Akan tetapi, persoalan geografis semestinya menjadi dasar perencanaan distribusi yang lebih terukur, bukan alasan yang membuat masyarakat terus menghadapi kelangkaan dan harga tinggi.
Pemerintah daerah dan Pertamina Patra Niaga perlu menjelaskan secara terbuka dasar penetapan kuota, jumlah kebutuhan rumah tangga, jadwal pengiriman lanjutan, serta mekanisme pengawasan harga di tingkat pangkalan.
Sebab, keberadaan pangkalan resmi tidak akan banyak berarti jika pasokan yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan warga.
Bagi masyarakat Menui Kepulauan, ukuran keberhasilan program bukanlah seremoni pengiriman perdana atau pernyataan komitmen pejabat. Ukurannya sederhana: gas tersedia, harga terjangkau, dan distribusi menjangkau warga hingga desa-desa.
Tanpa kepastian pasokan dan pengawasan yang konsisten, program elpiji bersubsidi berisiko berhenti sebagai janji di atas kertas, sementara masyarakat tetap menanggung mahalnya kebutuhan sehari-hari.ad
