Radarnasional,Palu-Kementrian PUPR selenggarakan kegiatan lokakarya bertempat di Hotel Santika, Jalan Moh Hatta, Kota Palu, Jumat (26/5/2023).
Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh puluhan Jurnalis dengan kegiatan lokakarya jurnalisme kebencanaan bertemakan “Pendekatan Sinergis dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulawesi Tengah”.
Ahmed Kurnia selaku kordinator Bidang Pendidikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menjadi salah satu pembicara perdana yang menyampaikan materi dalam kegiatan tersebut
Menurutnya, media berperan penting dalam membantu menggugah kesadaran masyarakat agar lebih tanggap dan siaga menghadapi bencana
“Informasi menjadi bagian dari penanggulangan bencana, mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana hingga pascabencana. Itu penting,” katanya.
Dalam konteks tersebut, media mesti mampu mengendalikan kerisauan publik di tengah spekulasi yang membanjiri linimasa atau media sosial.
Selain melakukan reportase langsung ke lokasi bencana, jurnalis perlu melegitimasi produk jurnalistiknya dengan menghadirkan narasumber dari pemerintah.
Kementerian PUPR menjadi lembaga negara yang bertanggung jawab khususnya dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Media tidak bisa bekerja sendiri. Kita juga membutuhkan narasumber baik dari PUPR maupun pemerintah daerah,” jelas Ahmed.
Lanjut dari pada itu dalam kegiatan yang berlangsung dibuka dengan sesi pertanyaan
Dilansir dari media HarianSulteng Pada kesempatan itu, seorang peserta menyentil soal buruknya komunikasi pihak balai atau perwakilan Kementerian PUPR di Bumi Tadulako.
Sentilan ini disampaikan Hendra selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Sulteng.
Menurutnya, sejumlah balai PUPR di wilayahnya terkesan tertutup ketika ingin dikonfirmasi mengenai perkembangan rehab rekon pascabencana 2018.
“Komunikasi dengan balai PUPR ini agak ribet. Biasanya kami hubungi tidak direspon sama sekali,” ujar Hendra.
Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Sulteng, Udin Salim menyayangkan sikap instansi yang kurang komunikatif dalam penyebaran informasi kepada media.
Seharusnya, kata dia, perwakilan PUPR di Sulteng harus memberikan konfirmasi apalagi kepada wartawan yang kompeten dan berasal dari media terpercaya.
