RadarNasional,PALU – Gelombang demonstrasi mahasiswa Universitas Tadulako (Untad) kembali menggema di Kota Palu. Massa mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gerakan rakyat turun ke jalan dan melakukan long march menuju Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Kamis (18/6/2026), untuk menyuarakan berbagai tuntutan terkait kebijakan pemerintah.
Aksi diawali dengan konsolidasi di kawasan Taman Untad sebelum ratusan mahasiswa bergerak menuju Gedung Paripurna DPRD Sulawesi Tengah di Jalan Sam Ratulangi, Palu Timur. Sepanjang perjalanan, massa membawa spanduk dan menyampaikan orasi yang berisi kritik terhadap sejumlah program dan kebijakan nasional yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Setibanya di lokasi, para demonstran diterima oleh sejumlah anggota legislatif. Mediasi dilakukan langsung oleh Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulteng, Dandi Adhy Prabowo, serta Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, yang mendengarkan aspirasi mahasiswa secara terbuka.
Dalam aksinya, mahasiswa Untad menyampaikan 10 tuntutan utama. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai berpotensi membebani anggaran negara dan belum menjadi prioritas mendesak bagi masyarakat.
Selain itu, massa aksi juga menolak revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri yang dianggap dapat membuka ruang semakin besarnya keterlibatan militer dalam kehidupan sipil. Mahasiswa menilai reformasi sektor keamanan harus tetap menjaga prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
Di bidang ekonomi, para demonstran mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok yang terus menjadi beban masyarakat. Sementara di sektor pendidikan, mahasiswa menuntut pemenuhan hak guru honorer serta reformasi anggaran agar pendidikan berkeadilan menjadi prioritas utama negara.
Massa juga menyuarakan penolakan terhadap wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme DPR, karena dinilai dapat mengurangi hak masyarakat dalam menentukan pemimpin secara langsung.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan kondusif. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat serta mendorong DPRD Sulawesi Tengah untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
