Radarnasional,Bahodopi – Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Bahodopi (FK-PPMKB) menyampaikan kritik terhadap narasi yang berkembang mengenai Program Beasiswa IMIP Bersinergi. Menurut organisasi tersebut, beasiswa yang kini dinikmati puluhan mahasiswa Bahodopi bukanlah program yang lahir begitu saja, melainkan hasil dari perjuangan panjang mahasiswa dalam mengawal pemenuhan hak masyarakat lingkar tambang.
Ketua FK-PPMKB, Rafky, mengatakan publik perlu mengetahui sejarah lahirnya program tersebut. Ia menyebut sejak 2020 mahasiswa Bahodopi telah melakukan berbagai langkah, mulai dari audiensi, penyampaian aspirasi hingga pengawalan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang pendidikan. Upaya itu, menurutnya, baru membuahkan hasil ketika program beasiswa mulai direalisasikan pada 2022.
“Beasiswa ini bukan lahir karena kemurahan hati perusahaan, tetapi merupakan hasil perjuangan panjang mahasiswa dan masyarakat Bahodopi dalam memperjuangkan hak masyarakat di wilayah lingkar tambang,” tegas Rafky.
FK-PPMKB berpandangan bahwa program beasiswa merupakan bagian dari kewajiban pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan kepada masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan industri. Karena itu, organisasi tersebut menilai keberadaan program ini tidak boleh dipandang sebagai bentuk pemberian semata, melainkan sebagai implementasi tanggung jawab perusahaan terhadap pendidikan masyarakat lokal.
Meski mengapresiasi keberlanjutan program, FK-PPMKB menilai pelaksanaannya masih menyisakan berbagai persoalan. Organisasi itu menyebut hampir setiap angkatan penerima beasiswa menghadapi perubahan persyaratan administrasi maupun mekanisme seleksi, yang dinilai menunjukkan belum adanya sistem yang konsisten.
Selain itu, FK-PPMKB juga mempertanyakan besaran bantuan pendidikan yang diterima mahasiswa Bahodopi. Menurut mereka, terdapat perbedaan nominal dibandingkan beberapa program beasiswa lain yang juga didukung PT IMIP.
“Kami mempertanyakan mengapa mahasiswa Bahodopi sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan industri justru menerima bantuan pendidikan yang nilainya lebih rendah dibandingkan beberapa program beasiswa lain. Masyarakat lokal seharusnya menjadi prioritas utama,” ujar Rafky.
Senada dengan itu, Sekretaris Umum FK-PPMKB, Sinta, menegaskan bahwa program beasiswa semestinya terus berkembang sesuai komitmen yang dibangun sejak awal pembahasannya bersama mahasiswa Bahodopi. Ia menyebut angkatan pertama hanyalah tahap awal yang seharusnya menjadi pijakan untuk memperluas manfaat program.
Menurut Sinta, FK-PPMKB sejak lama mengusulkan agar cakupan beasiswa tidak berhenti pada jenjang Sarjana (S1), tetapi juga diperluas hingga Magister (S2), pendidikan profesi, serta bantuan penyelesaian studi bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir maupun penelitian.
“Bahodopi membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi lebih tinggi. Karena itu, investasi perusahaan di bidang pendidikan juga harus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat,” katanya.
Di penghujung pernyataannya, FK-PPMKB meminta PT IMIP melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Beasiswa IMIP Bersinergi dengan melibatkan mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat Bahodopi dalam proses perumusannya.
Bagi FK-PPMKB, keberhasilan program beasiswa tidak cukup diukur dari banyaknya penerima ataupun publikasi yang menyertainya. Yang lebih penting, menurut mereka, adalah memastikan program tersebut berjalan secara adil, transparan, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat lingkar tambang sebagai pihak yang merasakan langsung dampak aktivitas industri.
“Beasiswa ini harus terus diperbaiki agar benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia Bahodopi, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan ataupun bahan pencitraan,” tutup Rafky.
